Kenapa Bitcoin Akan Dilarang?

Karena Bitcoin nggak dikontrol oleh pemerintah dan bersaing langsung sama uang pemerintah, banyak spekulasi mengatakan bahwa Bitcoin bakal dilarang sama pemerintah.

Bitcoin udah dikritik oleh banyak pejabat pemerintah, ada beberapa negara yang ngebatasi atau melarang Bitcoin sepenuhnya di waktu-waktu tertentu.

Sampe sekarang, nggak ada larangan yang berhasil. Tapi, pemerintah punya beberapa alasan buat ngeban Bitcoin, yang bisa aja bikin mereka berusaha lebih keras buat melawan sistem terdesentralisasi ini di masa depan.

Bitcoin Bersifat Privat

Salah satu alasan kenapa pemerintah mungkin melarang Bitcoin adalah karena sifatnya yang privat. Meskipun Bitcoin tidak anonim, tapi dia bisa memberikan privasi yang gede kalau digunakan dengan benar, jadi pengguna bisa ngindarin pengawasan sistem keuangan tradisional. Hal ini bikin ribet buat pemerintah buat ngelacak dan ngecek warganya.

Bitcoin Tahan Sensor

Transaksi Bitcoin hampir nggak mungkin dibalik atau diblokir, yang berarti setiap orang bisa kirim bitcoin ke orang lain. Bitcoin jadi bikin repot buat pemerintah dibandingin sama sistem keuangan konvensional, di mana akun bisa dengan mudah dibekukan atau dikosongin.

Bitcoin Mengancam Mata Uang Nasional yang Lemah

Pemerintah mungkin akan melarang Bitcoin karena mengancam nilai mata uang fiat mereka. Pemerintah menjaga kendali yang besar atas populasi dan ekonomi dengan memaksa warganya menggunakan mata uang yang hanya mereka yang dapat mengendalikannya. Kemampuan mereka untuk mengeluarkan uang dan memenuhi utang juga bergantung pada kemampuan mereka untuk mencetak uang baru. Ketika ada mata uang yang lebih baik seperti Bitcoin, hal ini menghambat kemampuan tersebut.

Teknologinya begitu kuat sehingga saya tidak melihat jenis regulasi yang bisa kita lakukan. Bitcoin telah membuat mata uang kami hampir tidak berguna atau tidak berharga. – Senator Nigeria Sani Musa

Dalam kasus Amerika Serikat khususnya, pemerintah AS bisa banget ngasih tekanan yang gede banget ke negara-negara asing soalnya hampir semua negara pake dolar AS. Amerika Serikat juga bisa ngasih sanksi ke banyak negara dan orang, dan mereka bergantung banget pada kontrol mereka atas pasar minyak dan mata uang fiat buat ngelaksanain sanksi-sanksi ini. Bitcoin itu bisa ngebantu negara dan orang buat ngindari sanksi-sanksi ini dengan sepenuhnya.

Banyak kekuatan internasional kita berasal dari fakta bahwa dolar adalah unit standar keuangan internasional dan transaksi. – Anggota Dewan Perwakilan AS Brad Sherman yang menyerukan pelarangan Bitcoin

Contoh Larangan Bitcoin

Beberapa negara telah mencoba melarang Bitcoin, termasuk China dan India, dua negara terbesar di dunia. Namun, tidak ada yang berhasil sepenuhnya.

Larangan Bitcoin di China

China udah “ngelarang” Bitcoin beberapa kali selama dekade terakhir. Tapi meskipun begitu, sebagian besar penambangan Bitcoin di dunia dan banyak bursa Bitcoin terkemuka masih beroperasi di China. Ini karena penambang Bitcoin memberikan manfaat ekonomi yang gede banget ke pemerintah setempat dengan bayar pajak. Selain itu, penambang Bitcoin juga bantu seimbangin jaringan listrik China dengan pake energi hidroelektrik berlebih pas musim hujan. Jadi, usaha buat benar-benar ngilangin Bitcoin ga cuma susah, tapi juga bikin rugi secara ekonomi dan ga diinginkan secara politik.

Larangan Bitcoin di India

Di India, regulator keuangan nyoba melarang Bitcoin, tapi larangan itu dianggap nggak konstitusional sama mahkamah agung pada tahun 2018. Tapi, pada tahun 2021, para legislator mau nyoba lagi ngehidupin larangan itu, dengan bikin kepemilikan, penambangan, dan perdagangan Bitcoin jadi tindakan kriminal. Tapi meskipun gitu, volume Bitcoin di India naik banget pada tahun 2021, dan volume Bitcoin secara peer-to-peer juga meningkat, jadi keliatan banget kalo larangan di masa depan kemungkinan nggak bakal efektif.

Larangan Bitcoin di Nigeria

Pada awal tahun 2021, Bank Sentral Nigeria (CBN) ngelarang pertukaran Bitcoin dan maksa penutupan rekening bank yang terlibat dengan Bitcoin. Keputusan ini sebagian hasil dari penanganan yang kurang bagus oleh CBN terhadap mata uang mereka sendiri, yang ngalamin inflasi sebesar 16% cuma di tahun 2020, jadi banyak warga yang beralih ke Bitcoin. Orang Nigeria udah biasa pake Bitcoin buat kirim uang dan galang dana buat protes juga. Larangan Bitcoin di Nigeria bikin banyak orang minta Bitcoin: volume peer-to-peer naik dan muncul premi yang cukup tinggi.

Bisakah Pemerintah Sukses Melarang Bitcoin?

Sejauh ini, belum ada pemerintah yang berhasil ngeliminasi atau bahkan ngurangin penggunaan Bitcoin di negaranya. Tapi, beberapa kritikus Bitcoin bahkan beberapa pendukungnya bilang bahwa usaha yang lebih hebat dan semangat buat ngelarang Bitcoin bisa terjadi di masa depan.

Ada dua kemungkinan yang berbeda untuk larangan Bitcoin. Sebuah pemerintah dapat mencoba melarang pertukaran Bitcoin, sementara mereka menerima bahwa mereka tidak dapat menghancurkan jaringan itu sendiri. Atau, sebuah pemerintah, atau koalisi pemerintah, dapat mencoba menghancurkan seluruh jaringan dan menghentikan semua aktivitas Bitcoin.

Pelarangan Pertukaran Bitcoin

Jika pemerintah ngelarang Bitcoin, target pertama mereka bakal jadi institusi Bitcoin terpusat, kayak platform pinjaman, perusahaan broker, dan pedagang aset kripto. Institusi-institusi ini biasanya nurut hukum layanan keuangan dan bakal rawan masalah hukum karena ekspos mereka ke publik dan ketergantungan mereka sama sistem keuangan tradisional. Kalo berhasil nutup institusi-institusi terpusat, akses ke Bitcoin bakal terbatas buat sebagian besar pengguna, dan ada kemungkinan harga bitcoin turun, tergantung sama pangsa ekonomi Bitcoin negara itu.

Hasil dari pelarangan ini tergantung pada keteguhan pengguna. Kalo pengguna nyerah dan ninggalin Bitcoin, pelarangan ini bisa berhasil dengan luas. Tapi, kayak yang kita liat di Nigeria, itu ga selalu terjadi. Kalo pengguna pindah ke platform terdesentralisasi, peer-to-peer buat dapetin dan pake bitcoin, ekonomi Bitcoin bakal terus berkembang.

Pelarangan Jaringan Bitcoin

Menutup seluruh jaringan Bitcoin tuh tugas yang lebih susah banget buat pemerintah. Bitcoin tuh jaringan global yang pake internet buat kirim transaksi. Selama orang bisa nyambung ke node Bitcoin lainnya, mereka bisa ngespread transaksi dan tetep pake Bitcoin. Node Bitcoin tersebar di mana-mana, jadi meskipun pemerintah hapus semua node di negara mereka, mereka masih harus menghalangi warganya nyambung ke node di yurisdiksi lain juga, ini susah banget dilakuin.

Kalau Bitcoin dilarang, bisa jadi kayak larangan minuman keras di Amerika tahun 1920-an, yang bikin orang pake minuman keras secara sembunyi-sembunyi tapi enggak ngurangin penggunaannya. Manfaat pake Bitcoin tetep bakal mendorong penggunaan yang luas, meskipun hukumnya enggak mendukung.

Pelarangan Bitcoin Global

Karena para pemerintah individu akan kesulitan melarang Bitcoin secara sendirian, kemungkinan besar ada koalisi pemerintah yang bakal kerja sama untuk melarang Bitcoin secara bersama-sama. Kalau kekuatan-kekuatan besar dunia kerja sama, mungkin mereka bisa menghancurkan perusahaan pedagang aset kripto Bitcoin utama, perusahaan broker, dan platform peminjaman.

Supaya berhasil melarang Bitcoin, pemerintah juga harus mengganggu perkembangan dan jaringan sosial seputar Bitcoin untuk menghambat distribusi kode sumber Bitcoin. Terakhir, pemerintah bisa menekan Penyedia Layanan Internet (ISP) untuk melacak dan membatasi aktivitas Bitcoin, merugikan kemampuan node Bitcoin untuk berinteraksi melalui internet.

Semua tindakan ini memang dalam kemampuan pemerintah. Kombinasi serangan-serangan ini akan susah dipertahankan, terutama dengan infrastruktur bursa Bitcoin yang terdesentralisasi yang masih kurang berkembang. Ketika bursa terdesentralisasi berkembang dan memperoleh likuiditas, Bitcoin bakal jadi lebih tangguh terhadap pelarangan, karena pengguna punya opsi cadangan kalau sumber-sumber biasa mereka untuk bitcoin dilarang.

Kerjasama antara kekuatan-kekuatan besar dunia untuk menghancurkan Bitcoin secara bersamaan diragukan sih. Contohnya, Amerika Serikat dan Uni Eropa punya aturan hukum yang lebih kuat daripada Rusia atau China. Tapi untuk keempat kekuatan ini menerapkan kebijakan yang sama, butuh perubahan politik dan undang-undang yang besar di Amerika Serikat dan Eropa.

Apakah Bitcoin Bakal Dilarang?

Walaupun secara teknis sih bisa melarang Bitcoin, tapi ada beberapa alasan yang cukup meyakinkan kenapa pemerintah mungkin enggak pengin ambil jalur itu.

Dukungan Politik untuk Bitcoin

Di dalam pemerintahan, ada beberapa pejabat yang mungkin punya Bitcoin sendiri, atau kenal orang-orang yang punya Bitcoin, jadi mereka cenderung melindungi investasi mereka. Di Amerika Serikat, ada beberapa anggota Kongres yang terang-terangan dukung Bitcoin. Makin banyak orang yang pake Bitcoin, semakin umum juga hal ini, jadi legislasi anti-Bitcoin bakal susah disahkan.

Di dalam demokrasi, makin banyak pemilih yang pakai Bitcoin, mereka juga mungkin milih calon yang dukung Bitcoin, atau minimal menolak pelarangan total.

Kompetisi Yurisdiksi

Ketika satu wilayah melarang Bitcoin, itu membuat bisnis dan pengguna Bitcoin berpindah ke wilayah lain. Wilayah yang lebih toleran akan mengalami pertumbuhan ekonomi dan arus modal, sementara wilayah yang lebih otoriter akan mengalami penurunan ekonomi.

Hal ini sudah terlihat di Amerika Serikat, di mana beberapa negara bagian seperti Wyoming dan Kentucky memberikan sambutan positif kepada bisnis Bitcoin, sementara negara bagian seperti Washington dan New York tidak.

Biaya Tinggi untuk Melarang Bitcoin

Proses melarang Bitcoin bakal mahal banget, bahkan buat pemerintah. Selain itu, bakal bikin harga Bitcoin anjlok dan banyak pekerjaan hilang karena bisnis yang terkait Bitcoin tutup. Semua faktor ini bakal bikin pemerintah kehilangan pemasukan pajak. Meskipun kerugian-kerugian ini mungkin nggak terlalu penting sekarang, tapi jumlahnya makin cepat bertambah seiring dengan perkembangan industri Bitcoin dan naiknya harga bitcoin.

Kalo pengguna Bitcoin atau bahkan bisnis nggak mau nurut aturan pelarangan pemerintah, biayanya buat penegakan hukum bisa makin besar.

Melarang Penyimpanan Sendiri Bitcoin

Pelarangan penyimpanan sendiri Bitcoin mungkin punya banyak manfaat yang sama bagi pemerintah, tanpa biaya tinggi dan kerugian politik dan ekonomi dari pelarangan total. Sekarang ini, kebanyakan pengguna Bitcoin dapetin bitcoin mereka dari pedagang aset kripto dan perusahaan broker biasa. Regulasi baru bisa bikin institusi berhenti narik atau bikin pengguna berhenti minta nyimpen sendiri bitcoin mereka.

Kalo mayoritas bitcoin udah dipegang sama entitas yang diatur dan bukan individu, pemerintah bakal bisa ngecek sebagian besar pembayaran Bitcoin dengan gampang, hampir sama gampangnya kaya ngecek pembayaran tradisional. Kalo persentase kecil pengguna Bitcoin tetep nyimpen bitcoin mereka sendiri, bitcoin mereka bisa dianggap “tercemar” atau bahkan ilegal sama penegak hukum.

Tapi, kalo sebagian besar bitcoin tetep disimpan secara pribadi, ekonomi Bitcoin yang independen bisa muncul, ga perlu bergantung sama sistem keuangan tradisional. Ini bakal bikin regulasi dan pengawasan jadi susah banget.

Kesimpulan

Mudah bagi para penentang untuk membuat pernyataan umum tentang bagaimana Bitcoin akan dilarang oleh pemerintah, tetapi pada kenyataannya ini adalah diskusi yang kompleks. Melarang perangkat lunak sangat sulit dan akan mendorong para pengembang untuk terus membuat aktivitas Bitcoin menjadi tidak terlihat oleh pemonitor. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang di dalam pemerintahan yang akan memiliki Bitcoin sendiri, atau memiliki anggota keluarga yang melakukannya.

Pelarangan Bitcoin oleh pemerintah hanyalah salah satu dari banyak pertimbangan yang pengguna miliki saat memutuskan untuk membeli Bitcoin atau tidak. Untungnya, ada jawaban untuk kekhawatiran ini.